Buka FGD Keuangan Daerah, Walikota: APBD Makassar Harus Dirasakan Nyata oleh Warga

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat membuka sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Sabtu (25/7/2026).

Berita Online Sulawesi, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, tata kelola anggaran tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan target administrasi maupun sekadar mengejar tingkat serapan anggaran.

Penegasan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Appi ini saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pencapaian Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar. 

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) ini berlangsung di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026), dengan menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber utama.

Dalam arahannya, Appi menekankan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh dipandang sebatas proses merangkai angka-angka pendapatan dan belanja belaka. 

Lebih dari itu, APBD harus difungsikan sebagai instrumen pembangunan utama yang mampu menjawab berbagai kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Appi di hadapan para peserta sosialisasi.

Ia menjelaskan bahwa seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program harus memiliki output dan manfaat yang terukur.

Indikator keberhasilan pembangunan daerah, lanjutnya, harus tercermin secara konkret melalui membaiknya tingkat kesejahteraan warga, salah satunya lewat penurunan angka kemiskinan.

“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Guna mewujudkan hal tersebut, Appi meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Makassar untuk segera mengubah paradigma dalam menyusun program dan belanja. 

Postur anggaran pemerintah tidak boleh lagi didominasi oleh pemenuhan kebutuhan internal organisasi, melainkan wajib diprioritaskan untuk program-program publik yang berdampak nyata.

Di sisi lain, mengingat adanya keterbatasan kapasitas APBD, Appi mendorong setiap perangkat daerah untuk proaktif membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders).

Pembiayaan pembangunan, menurutnya, harus disiasati melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta maupun pengembangan investasi daerah.

“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” ungkapnya.

Melalui forum FGD ini, Appi berharap seluruh jajaran Pemkot Makassar dapat menyamakan persepsi mengenai kebijakan terbaru pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mengadopsi berbagai best practices yang disampaikan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Ia pun mengajak seluruh jajaran pejabat yang hadir untuk memanfaatkan momen diskusi tersebut secara maksimal guna memperkuat sistem tata kelola keuangan Pemkot Makassar agar semakin transparan, akuntabel, serta berorientasi penuh pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (*)

Editor: Redaksi | Copyright © 2026