Postingan

Menampilkan postingan dengan label OPINI
DIRGAHAYU KOTA MAKASSAR KE 419 (9 NOV 2026) AYO KITA DUKUNG PROGRAM PRESIDEN RI PRABOWO SUBIANTO DAN WAKIL PRESIDEN RI GIBRAN RAKABUMING RAKA BERSAMA KABINET MERAH PUTIH SERTA MENDUKUNG PROGRAM VISI PEMERINTAHAN MUNAFRI-ALIYAH (MULIA) : MAKASSAR UNGGUL, INKLUSIF, AMAN DAN BERKELANJUTAN

OPINI: MEMBUMIKAN KOTA FILANTROPI DARI MAKASSAR

Gambar
Media Kita Semua Penghargaan Grand Baznas Award 2026 yang diterima Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai Kepala Daerah/Wali Kota Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik bukan sekadar seremonial apresiasi dari tingkat nasional. Di balik trofi tersebut, tersirat sebuah pesan penting: keberhasilan sebuah daerah kini tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur fisik atau tingginya pertumbuhan ekonomi, melainkan dari seberapa kuat jaring pengaman sosial dan kesadaran gotong royong warga kotanya. Di tengah dinamika perekonomian perkotaan yang rentan terhadap ketimpangan, zakat, infak, dan sedekah menghadirkan solusi struktural berbasis solidaritas kemanusiaan.  Dalam konteks ini, langkah Pemkot Makassar mengintegrasikan kebijakan tata kelola zakat mulai dari pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga penguatan regulasi lokal merupakan terobosan strategis. Zakat tidak lagi dipandang semata sebagai kewajiban ritual keagamaan individu, melainkan ditransformasikan menjadi instrum...

OPINI: Kebijakan Seminggu Siswa PJJ Mengingatkan Kembali Ke Zaman Covid

Gambar
Foto Ilustrasi Karikatur (@ruri) Media Kita Semua Mengantisipasi kondisi ketersediaan dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kota Makassar kini untuk sementara mobilitas fisik dunia pendidikan di hentikan. Melalui Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 400.3.5/17/IX/2026, seluruh aktivitas tatap muka jenjang TK, SD, hingga SMP mendadak dialihkan ke mode daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mulai 12 hingga 19 September 2026. Keputusan drastis ini diambil demi menjaga kontinuitas pembelajaran di tengah dampak BBM terhadap mobilitas dan akses transportasi siswa, guru, tenaga kependidikan dan orang tua siswa. Langkah darurat Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan  ini sontak melempar memori penulis kembali ke masa kelam pandemi COVID-19. Meski wabah telah lama usai, metode sekolah dari rumah kembali dipaksa menjadi tameng utama saat berhadapan dengan ancaman problematik. Guru dan tenaga kependidikan pun diinstruksikan untuk memutar otak, me...

Mengapa penangkapan tersangka tak cukup membuat publik percaya pemberantasan korupsi?

Gambar
Tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang Febrie Adriansyah (kiri) berjalan menuju mobil tahanan di Rutan Cabang KPK, Jakarta. Indrianto Eko Suwarso/Antara Foto Media Kita Semua Korupsi umumnya dipahami sebagai persoalan hukum yang tingkat keberhasilan pemberantasannya diukur dari jumlah kasus yang diproses, besarnya aset yang disita, atau beratnya hukuman yang dijatuhkan. Ukuran tersebut penting. Namun, ada ukuran lain yang tak kalah penting dalam menentukan kepercayaan publik, yakni prosesnya. Pentingnya proses ini terlihat jelas dalam perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Pada Juli 2026, Febrie ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri dalam sejumlah perkara, sebelum akhirnya perkara ini beserta barang sitaannya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kejagung kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan baru dan menetapkan status Febrie sebagai tersangka. Ia memang pada akhirnya ditahan di Rumah Tahanan KPK. Namun, rangka...

Mengawal Niat Suci Walikota Makassar

Gambar
Berita Online Sulawesi – Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, mengeluarkan penegasan keras terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 untuk tingkat SD dan SMP.  Pernyataan orang dari nomor satu di Makassar ini untuk memastikan bahwa tidak ada ruang sedikit pun bagi calon siswa "titipan" maupun praktik percaloan. Seluruh pihak diminta mengawal jalannya SPMB tahun ini dengan berani tanpa takut kepada siapapun demi menjaga kesucian dan integritas dunia pendidikan. ​Namun niat suci Walikota ini tidak boleh hanya dibebankan kepada masyarakat dengan sekadar mengingatkan atau bentuk edukasi untuk menghindari calo atau jalur belakang. Lebih dari itu, benteng utama harus dibangun dari dalam sistem itu sendiri. Semua pihak yang terlibat diinstruksikan untuk menjaga integritas dan tidak memanfaatkan kewenangan demi kepentingan tertentu atau kelompok tertentu. ​Dinas Pendidikan dan Internal Sekolah Jadi Garda Terdepan ​Institusi Dinas Pendidikan Kota Makassar ad...

OPINI: Pelantikan Kepsek Definitif Dinanti Publik, Siapa Akan Terhempas?

Gambar
Pemkot Makassar saat melantik kepala sekolah hasil lelang jabatan di TPA Antang pada 30 Maret 2016 silam. Berita Online Sulawesi.Com, Makassar - Agenda besar Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk menggelar pelantikan dan pengukuhan kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP untuk masa jabatan berikutnya terus bergulir di tahun 2026 ini. Kendati demikian, kepastian mengenai kapan tanggal resmi pelaksanaan prosesi pelantikan tersebut hingga kini masih menyisakan tanda tanya. ​Jauh sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda (AZN), sempat menyampaikan bahwa pelantikan kepala sekolah ditargetkan sebelum memasuki bulan suci Ramadhan 1447 Hijriyah tahun 2026. ​Namun, dalam perkembangan terbaru, Sekda AZN kembali menyatakan bahwa pelantikan kepala sekolah ditargetkan akan dilakukan sebelum pembukaan pendaftaran Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Sekda AZN menegaskan bahwa pengukuhan kepala sekolah definitif merupakan langkah penting bagi keberlanjuta...

OPINI: Membaca Ulang Kebijakan Pendidikan Kita Ditengah Alasan Anak SD NTT Bunuh Diri

Gambar
Penulis: Muhlis M., S.Pd., Gr., M.Pd.  Plt SD Negeri Maccini 2  Makassar  Sekretaris PGRI Cabang Makassar Berita Online Sulawesi.Com - Dunia pendidikan kembali berduka. Seorang siswa kelas IV sekolah dasar di Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal dunia dalam kondisi gantung diri setelah mengalami tekanan berat yang dipicu keterbatasan ekonomi keluarga, terkait ketidakmampuan orang tua menyediakan perlengkapan belajar sederhana seperti buku dan alat tulis. Peristiwa ini mengguncang nurani publik dan menjadi alarm keras bahwa kebijakan pendidikan kita masih jauh dari menyentuh kebutuhan paling mendasar peserta didik. Kasus ini menyingkap ironi besar dalam pengelolaan pendidikan nasional. Di tengah maraknya kebijakan yang menonjolkan aspek administratif, seremonial, dan proyek-proyek nonprioritas, masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses alat belajar paling elementer. Pendidikan seharusnya menjadi ruang aman dan inklusif, namun realitas menunjukkan adanya ...