Postingan

Menampilkan postingan dengan label POLITIK
AYO KITA DUKUNG PROGRAM PRESIDEN RI PRABOWO SUBIANTO DAN WAKIL PRESIDEN RI GIBRAN RAKABUMING RAKA BERSAMA KABINET MERAH PUTIH SERTA MENDUKUNG PROGRAM VISI PEMERINTAHAN MULIA : MAKASSAR UNGGUL, INKLUSIF, AMAN DAN BERKELANJUTAN

Raty Triwaty Sabri, Calon Ketua RT O01 RW 005 Kelurahan Bara-Baraya Nomor Urut 1, Sudah Teruji dan Berpengalaman

Gambar
Makassar, Berita Online Sulawesi.Com - Raty Triwaty Sabri adalah salah satu calon Ketua Rukun Tetangga (RT) yang berlaga pada Pemilihan Ketua RT Kota Makassar 2025. Raty Triwaty Sabri ditetapkan sebagai calon Ketua RT 001 RW 005 di Kelurahan Bara-Baraya Kecamatan Makassar nomor urut 1. Raty Triwaty Sabri yang merupakan sosok perempuan bukanlah figur baru di lingkungan tersebut. Selama ini ia memiliki karakter ramah serta kemampuannya merangkul semua kalangan. Ia diketahui sebelumnya memiliki rekam jejak pengalaman dalam memimpin wilayah RT 001 dan dikenal dekat dengan warga. Saat menjabat Plt RT, warga sudah terbiasa melihatnya turun langsung ketika tetangga membutuhkan bantuan hingga membantu koordinasi jika ada warga yang membutuhkan pelayanan. Dalam visi-misinya, Raty Triwaty Sabri memberi dukungan penuh terhadap program Pemerintah Kota Makassar. Ia juga berkomitmen akan bekerja maksimal untuk warga jika diberi amanah dalam pemilihan mendatang. Dengan tagline “Sudah Teruji Pro Raky...

Golkar Bongkar Struktur, Puluhan Posisi Strategis Diganti

Gambar
BERITA ONLINE SULAWESI , Makassar  – Partai Golkar Kota Makassar, kembali menegaskan komitmennya sebagai partai politik yang menjunjung tinggi disiplin dan integritas. Partai berlambang pohon beringin rindang itu memberikan contoh baik bagi publik dengan mengambil langkah tegas berupa pemberian sanksi kepada kader. Apalagi berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara jabatan politik dan urusan bisnis daerah. Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, DPD II Golkar Makassar, melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur kepengurusan di tingkat Golkar Makassar. Kebijakan ini ditempuh sebagai bentuk konsistensi partai agar tidak ada kader yang mencampuradukkan urusan politik dengan kepentingan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mereka yang terpilih sebagai Direksi maupun anggota Dewan pengawas BUMD digantikan dari struktur kepengurusan Golkar Makassar. Langkah penyegaran ini berdampak pada sejumlah posisi strategis. Beberapa nama yang sebelumnya aktif di kepengurusan...

Walikota Munafri Hadiri Musda PKS Kota Makassar: Kami Butuh Kolaborasi Juga Saran

Gambar
Berita Online Sulawesi (Makassar) – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Makassar. Menurutnya, penyelesaian tantangan kota tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama yang solid antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat. “Kami butuh kolaborasi, juga saran dan masukan yang membangun dari PKS, karena tidak semua kebijakan pemerintah selalu tepat,” hal itu disampaikan Munafri saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI DPD PKS Kota Makassar di Hotel Grand Asia, Jl. Boulevard, Minggu (7/9/2025). Munafri mengakui, selama lebih dari 6 atau 7 bulan kepemimpinannya, PKS telah banyak memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Masukan itu, kata dia, penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada zona nyaman pemerintah, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga. “Kehadiran PKS di...

DPRD Makassar Bantah Tudingan Wali Kota Abaikan Pendemo

Gambar
Berita Online Sulawesi (Makassar) – Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Makassar, meluruskan beredarnya informasi menyesatkan yang beredar di media sosial pasca kericuhan dan pembakaran Gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus lalu. Informasi tersebut dinilai bermuatan hasutan karena menyebutkan seolah-olah Wali Kota mengabaikan massa aksi yang berdemo di depan gedung rakyat, hingga menutup rapat paripurna sebelum selesai. Faktanya, rapat paripurna pembacaan penjelasan Wali Kota Makassar terkait Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2025 pada Jumat (29/8) malam, telah berjalan sesuai agenda dan ditutup resmi oleh Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, sekitar pukul 21.30 WITA. Rapat itu selesai lebih dulu, jauh sebelum massa aksi memasuki gedung DPRD. Pimpinan dan anggota DPRD bersama Wali Kota serta Wakil Wali Kota Makassar juga meninggalkan gedung dalam kondisi aman, sebelum kemudian massa melakukan aksi pembakaran gedung, sekitar pada pukul 22.10 WITA. Karena itu, tudingan yang...

Rusdi Masse Wakil Ketua Komisi III, Ganti Ahmad Sahroni

Gambar
Rusdi Masse Mappasessu (ist) Berita Online Sulawesi — Ahmad Sahroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Keputusan tersebut tercantum dalam surat Fraksi Partai NasDem DPR yang ditandatangani Ketua Fraksi Victor Laiskodat dan juga Sahroni sendiri sebagai Sekretaris Fraksi NasDem. Pengganti Sahroni adalah anggota Komisi I DPR Rusdi Masse Mappasessu. Sementara Sahroni mengisi posisi Rusdi sebagai anggota Komisi I DPR. Sahroni menuai kritik tajam dari publik setelah menyebut mereka yang menyerukan pembubaran DPR sebagai ‘orang tolol sedunia’ Pernyataan tersebut disampaikan Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara pada Jumat (22/8/2025), sebagai respons terhadap seruan pembubaran DPR yang ramai di media sosial. “Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” ujar Sahroni. Sahroni menega...

Ramai Dihujat Soal Tunjangan DPR Rp50 Juta, Nafa Urbach Minta Maaf: Semoga Wargaku Masih Percaya

Gambar
- Nama Nafa Urbach menjadi sorotan publik setelah pernyataannya mengenai tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan memicu reaksi beragam dari masyarakat. Sebagai wakil rakyat terpilih dari Daerah Pemilihan VI Jawa Tengah, Nafa menilai kebijakan tersebut memberikan efisiensi, terutama bagi anggota DPR yang berdomisili di luar Jakarta dan perlu menetap di sekitar Senayan selama menjalankan tugas. Ia menambahkan pengalamannya menghadapi kemacetan panjang ketika harus bolak-balik dari Bintaro ke Senayan, yang menurutnya cukup menguras waktu dan energi. “Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa,” ujarnya. Pernyataan ini kemudian menimbulkan kritik tajam dari publik. Banyak netizen menilai komentar Nafa kurang peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas dan menyinggung rasa empati publik. Sejumlah warganet bahkan menyatakan hilangnya kepercayaan terhadap janji anggota DPR secara umum, yang memicu Nafa melakukan klarifikasi melalui siaran langsung d...

KOMISI X DPR RI KUNKER KE SMPN 6 MAKASSAR

Gambar
Momen kunjungan kerja Komisi X DPR RI di SMP Negeri 6 Makassar, Kamis (28/11) BERITA ONLINE SULAWESI -  Komisi X DPR RI pada Kamis (28/11/2024) mendatangi UPT SPF SMP Negeri 6 Makassar jalan Ahmad Yani No 25 Kecamatan Ujung Pandang. Kehadiran delegasi Komisi X dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan terkait Kekerasan dan Perundungan di kota Makassar. Hadir menerima rombongan Komisi X yaitu Kepala Dinas Pendidikan kota Makassar H. Muhyiddin dan Kepala UPT SPF SMPN 6 Makassar H. Munir, Kepala TU SMPN 6 Hasbullah termasuk guru-guru. (**)

Pilkada Sulsel: 1.521 Narapidana di Rutan Kelas I Makassar Mencoblos Pilkada 2024

Gambar
Instagram @rutan makassar. Simulasi Pilkada 2024 di Rutan Kelas I Makassar. Sebanyak 1.521 warga binaan permasyarakatan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar.  BERITA ONLINE SULAWESI, Makassar  - Sebanyak 1.521 warga binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal menyalurkan hak pilihnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ada tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) disiapkan. TPS 901 akan ditempati 543 warga binaan permasyarakatan memilih. Lalu TPS 902 bakal diisi 529 pemilih dan TPS 903 ditempati 449 pemilih. Hal ini disampaikan Humas Rutan Kelas 1 Makassar, Andi Nunung Bakhtiar saat dihubungi Tribun-Timur.com, Selasa (26/11/2024). "Sebanyak 1.521 warga binaan permasyarakatan menggunakan hak pilih di tiga TPS disiapkan," katanya. 1.521 pemilih itu akan menggunakan hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel dan hanya 1.090 pemilih yang akan akan mencoblos untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Pihaknya telah ...