BERITA ONLINE SULAWESI.COM

Berita Online Sulawesi (Cikarang) – Lewat Kongres Persatuan PWI 2025 Akhmad Munir terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025–2030. Akhmad Munir terpilih usai memperoleh suara terbanyak, yakni 52 suara, dalam Kongres PWI 2025 di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Komdigi, Cikarang, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025) Sementara itu, calon ketua umum lainnya, Hendry Ch. Bangun, memperoleh 35 suara. Dalam kesempatan yang sama, Kongres juga memilih ketua dewan kehormatan (DK). Ada dua calon Ketua DK yang dipilih yaitu Atal S. Depari sebagai DK-nya Akhmad Munir dan Drs. Sihono HT, M.Si mendampingi Hendry Ch Bangun. Adapun Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat terpilih yang juga mantan Ketum PWI periode 2018-2023 yaitu Atal S. Depari dengan meraih 44 suara. Calon ketua dewan kehormatan lainnya, yakni Sihoni HT memperoleh 42 suara. Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Komunikasi Informasi dan Digital (Komdigi), Nezar P...

- Nama Nafa Urbach menjadi sorotan publik setelah pernyataannya mengenai tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan memicu reaksi beragam dari masyarakat. Sebagai wakil rakyat terpilih dari Daerah Pemilihan VI Jawa Tengah, Nafa menilai kebijakan tersebut memberikan efisiensi, terutama bagi anggota DPR yang berdomisili di luar Jakarta dan perlu menetap di sekitar Senayan selama menjalankan tugas. Ia menambahkan pengalamannya menghadapi kemacetan panjang ketika harus bolak-balik dari Bintaro ke Senayan, yang menurutnya cukup menguras waktu dan energi. “Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa,” ujarnya. Pernyataan ini kemudian menimbulkan kritik tajam dari publik. Banyak netizen menilai komentar Nafa kurang peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas dan menyinggung rasa empati publik. Sejumlah warganet bahkan menyatakan hilangnya kepercayaan terhadap janji anggota DPR secara umum, yang memicu Nafa melakukan klarifikasi melalui siaran langsung d...

Jakarta - Operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan sorotan luas terkait dampaknya terhadap citra Presiden Prabowo Subianto. Noel yang juga dikenal sebagai ketua kelompok relawan Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi Mania (JoMan), ditangkap saat pemerintah tengah gencar melakukan berbagai perubahan menjelang satu tahun masa kepemimpinan Prabowo. Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai peristiwa ini dapat merusak citra pemerintahan. "Ini bagian dari meruntuhkan citra Pemerintah Prabowo. Ini merusak! (Ini) perusakan dari dalam dan memporak-porandakan citra kabinet," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Jakarta pada Kamis, 21 Agustus 2025. Dampak konkret OTT ini juga terlihat pada kerja-kerja pemerintahan dalam bidang ekonomi, yang disebutnya bisa terganggu akibat peristiwa tersebut. "Sehingga problematika ekonomi tida...

MAKASSAR | Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, mendampingi Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, dalam peresmian Rumah Sakit UIN Alauddin Makassar, Kamis (24/7/2025). Berlokasi di Kampus Lama UIN Alauddin, Jl. Sultan Alauddin, kehadiran rumah sakit ini menjadi tonggak penting sinergi antara sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan nilai-nilai spiritualitas. Rumah sakit ini tidak hanya berperan sebagai pusat layanan medis, tetapi juga sebagai rumah sakit pendidikan yang mengedepankan pendekatan holistik menggabungkan ilmu kedokteran modern dengan kearifan lokal dan spiritualitas Islam. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan harapan besar atas kehadiran rumah sakit ini sebagai bukti nyata sinergi antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pemerintah daerah. “Kehadiran RS UIN Alauddin menjadi momentum penting bagi penguatan sistem pelayanan kesehatan di Kota Makassar,” ujar Aliyah. Ia juga meneg...

Kejaksaan  Agung (Kejagung) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Dewan Pers. (Rumondang/detikcom) Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Dewan Pers. Kerja sama ini terkait upaya mewujudkan kemerdekaan pers, keterbukaan, dan kolaborasi untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah, tidak dapat bekerja secara solitaire atau menutup diri dari dunia luar. Dia menekankan pentingnya evaluasi diri untuk mengetahui kekurangan dan aspek yang perlu diperbaiki. Salah satunya melalui kontrol sosial dari masyarakat yang dapat dijalankan melalui fungsi pers. Karena itu, dia memandang insan pers sebagai sahabat. "Bagi saya pribadi, pers adalah sahabat. Di mana pun juga, pers bagi saya juga adalah unsur pengawasan," kata Burhanuddin di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025). Dia ...

Jakarta - Jasa Raharja meraih prestasi membanggakan sebagai juara pertama kategori Public Initiatives Award dalam ajang ASEAN Risk Awards (ARA) 2025. Acara penghargaan ini berlangsung pada Jumat, 4 Juli 2025 yang dihadiri oleh ratusan praktisi manajemen risiko dari berbagai organisasi terkemuka di kawasan Asia Tenggara. Public Initiatives Award diberikan kepada institusi yang dinilai berhasil menghadirkan inisiatif publik yang berdampak luas melalui pendekatan manajemen risiko yang inovatif dan berkelanjutan. Jasa Raharja dinilai berhasil membuktikan peran strategisnya dalam menghadirkan perlindungan dasar kepada masyarakat Indonesia, dengan tata kelola risiko yang efektif dan terukur. Selain menjadi pemenang pada kategori Public Initiatives Award, Jasa Raharja juga masuk dalam daftar shortlist nominee untuk kategori Risk Culture Award, yang mengapresiasi organisasi dengan budaya risiko yang kuat dan menyeluruh. Mengusung tema “ASEAN Synergy”, ASEAN Risk Awards 2025 bertujuan mendoron...

Tanaman lidah mertua (snake plant)   BERITA ONLINE SULAWESI  – Banyak tanaman hias yang dapat Anda tempatkan untuk mempercantik sekaligus membawa manfaat baik ke rumah. Salah satunya adalah tanaman lidah mertua atau snake plant yang masih digandrungi hingga saat ini.    Tanaman ini dapat dikenali dari daunnya yang berbentuk lurus dan mengkilap, sehingga menyerupai dedaunan buatan. Bagi yang masih ragu memiliki tanaman lidah mertua, berikut 5 manfaat yang bisa didapatkan ketika Anda menanamnya di rumah.  1. Bisa Menyaring Udara  Mirip dengan tanaman sukulen lainnya, tanaman lidah mertua dapat membantu menyaring udara dalam ruangan. Bahkan tanaman ini merupakan salah satu dari sedikit tanaman yang dapat mengubah karbon dioksida menjadi oksigen di malam hari.  Tanaman ini ideal untuk ditempatkan di kamar tidur, karena dapat membantu mengatur aliran udara yang sehat.  2. Menghilangkan polutan beracun Lidah mertua juga dikenal karena kemampuannya memba...

Mendikdasmen RI, Prof. Abdul Mu'ti, M.Ed (melintas.id) BO SULAWESI.COM - Mulai tahun 2025, guru yang menjabat sebagai kepala sekolah tak lagi bisa menduduki posisi tersebut tanpa batas waktu. Melalui Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 yang baru saja ditetapkan, pemerintah mengatur mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah. Melalui Permendikdasmen terbaru tersebut penugasan kepala sekolah hanya dapat dilakukan maksimal dua periode berturut-turut, dengan durasi empat tahun per periode. Artinya, seorang guru hanya bisa menjadi kepala sekolah selama delapan tahun secara berkelanjutan, dengan syarat tertentu. Simak selengkapnya isi aturan dan dampaknya bagi para guru di berbagai daerah. Kemedikdasmen resmi menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Aturan terbaru ini membawa perubahan signifikan dalam tata kelola penugasan kepala sekolah, terutama pada satuan pendidikan yang disele...

Foto kunjungan tim Direktorat SMP Kemedikdasmen RI di SMPN 24 Makassar, Kamis (15/5) Berita Online Sulawesi (Makassar) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkenalkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. SPMB disebut menjadi penyempurnaan sistem sebelumnya yang selama ini berjalan dikenal dengan nama PPDB. Perubahan utama yang terjadi adalah peralihan dari sistem zonasi ke sistem domisili sebagai dasar seleksi penerimaan siswa di jenjang SD dan SMP. Perubahan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025, sebagai langkah reformasi dalam sistem penerimaan murid untuk menciptakan proses yang lebih transparan, adil, dan merata. Dalam rangka persiapan pelaksanaan SPMB TA 2025/26 di wilayah kota Makassar yang proses pendaftarannya dalam hitungan hari lagi dilaksanakan, utusan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia mengunjungi UPT SPF SMP Negeri 24 Makassar. Kepala UPT SPF SMP...

Paus Fransiskus Berita Online Sulawesi – Setelah wafatnya Paus Fransiskus pada Senin, 21 April 2025, tradisi panjang dalam Gereja Katolik kembali dilaksanakan. Salah satu ritual penting adalah penghancuran cincin kepausan atau yang dikenal sebagai Fisherman's Ring. Tradisi ini telah dilakukan sejak masa kepemimpinan Paus pertama, Santo Petrus. Cincin ini melambangkan otoritas dan peran seorang Paus dalam Gereja Katolik. Biasanya dikenakan di jari manis tangan kanan, cincin tersebut menampilkan gambar Santo Petrus sedang melemparkan jala dari atas perahu. Nama Paus yang berkuasa juga tercantum di bagian atas cincin tersebut. Penghancuran cincin dilakukan oleh Kardinal Camerlengo, pejabat tinggi yang mengelola Vatikan selama masa sede vacante. Setelah Paus Fransiskus dinyatakan wafat, prosesi penghancuran cincin dilakukan dengan menggunakan palu khusus di hadapan Dewan Kardinal. Tindakan ini menjadi simbol berakhirnya masa jabatan Paus dan mencegah penyalahgunaan simbol otoritas Ger...

Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Foto: Mesya/JPNN.com JAKARTA - Penanganan tata kelola guru, mulai dari perekrutan, pembinaan hingga distribusi atau penempatan akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan sebenarnya wacana untuk pengelolaan tata kelola guru oleh pemerintah pusat idenya tidak dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).  Kementerian lain yang justru mengusulkan agar tata kelola guru ditarik ke pusat dan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah lagi. "Kenapa ditarik ke pusat, karena melihat berbagai macam persoalan yang sekarang ini menjadi salah satu kendala terutama dalam rekrutmen, pembinaan, dan distribusi guru," kata Abdul Mu'ti dalam halalbihalal bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) baru-baru ini. Contoh nyata ialah pada penanganan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kemendikdasmen ingin mengangkat 1 juta lebih guru PPPK, tetapi...

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti Berita Online Sulawesi  - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya kembali memberlakukan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) guna menunjang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Mendikdasmen menjelaskan kehadiran TKA sebagai salah satu pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru di tingkat perguruan tinggi akan mulai diuji coba diberlakukan pada murid jenjang kelas 12 atau kelas 3 SMA pada bulan November tahun ini. “TKA itu nanti berbasis mata pelajaran untuk membantu para pihak, terutama murid yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, karena tesnya berbasis mata pelajaran sehingga ke depan ini jurusan akan kami hidupkan lagi. Jadi, nanti akan ada lagi jurusan IPA, IPS, dan Bahasa,” kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Jakarta, Jumat malam. Dalam TKA nanti, lanjut Mu'ti, akan ada mata pelajaran yang wajib diikuti oleh siswa dari ketiga jurus...

Berita Online Sulawesi - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kerja sama penempatan pekerja migran ke tiga negara yakni Kamboja, Thailand dan Myanmar. "Kembali saya nyatakan, bukan sekadar mengimbau, melarang semua warga negara Indonesia untuk bekerja di tiga negara tersebut karena rawan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," kata dia di Bekasi pada Jumat (28/3/2025). Karding menilai pekerja migran Indonesia (PMI) yang saat ini bekerja di tiga negara yang dimaksud berstatus ilegal. "Semua yang berada di Kamboja, Myanmar bahkan di Thailand, dalam kaca mata kementerian adalah unprocedural atau ilegal," katanya. Ia menambahkan bahwa Kamboja dan Myanmar, terutama Wilayah Myawaddy, terdapat indikasi kejahatan scamming dan judi online hingga TPPO menjual organ ginjal di Kamboja. Karding juga berulang kali menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak pernah melakukan kerja sama bil...