BERITA ONLINE SULAWESI

Berita Online Sulawesi, Jakarta  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait dunia pendidikan di tanah air. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024, tercatat masih ada 28 persen praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi dalam proses penerimaan murid baru.  Temuan ini menjadi alarm keras bahwa sektor pendidikan masih menghadapi tantangan integritas yang berat.  Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianti, menegaskan bahwa angka tersebut harus menjadi pengingat bagi semua pihak. Menurutnya, pembenahan sistem pendidikan tidak bisa ditunda lagi dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah. ​Berangkat dari data tersebut, KPK resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).  Surat edaran ini diharapkan mampu menjadi panduan konkret untuk menutup celah-celah kecuranga...

Berita Online Sulawesi, Makassar — Pemerintah memastikan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan para Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta para pensiunannya. Melalui arahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 terkait Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, anggaran khusus untuk pemenuhan hak tersebut telah resmi disiapkan. ​Menindaklanjuti aturan tersebut, PT Taspen (Persero) mengumumkan bahwa pembayaran Gaji Ketiga Belas (gaji ke-13) bagi pensiunan ASN akan mulai dicairkan serentak pada Selasa, 2 Juni 2026.  Proses pencairan ini akan dilakukan melalui 46 mitra bayar resmi yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. ​Sekretaris Perusahaan Taspen, Henra, menegaskan bahwa para pensiunan tidak perlu khawatir terkait prosedur pencairan. Proses pembayaran dipastikan berjalan otomatis tanpa perlu pengajuan berkas maupun melakukan autentikasi ulang oleh penerima manfaat. ​"Pembayaran ini merup...

Berita Online Sulawesi, Jakarta — Terik panas siang di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, mendadak pecah oleh suara pengeras suara dari atas mobil komando, Rabu (13/5/2026).  Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kajian Akademik dan Jaringan Intelektual Indonesia (KAJI Indonesia) menggelar aksi unjuk rasa, membawa isu dugaan penyimpangan yang datang jauh dari belahan selatan Sulawesi. Di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian, massa membentangkan spanduk tuntutan dan bergantian menyampaikan orasi. Fokus utama mereka adalah mendesak lembaga anti rasuah untuk segera turun tangan menyelidiki proyek rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yang menelan anggaran fantastis senilai Rp93 miliar. Berdasarkan pernyataan sikap massa aksi, proyek jumbo tersebut berada di bawah pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang dan didanai oleh APBN Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, bertindak sebagai p...

Makassar, Berita Online Sulawesi.Com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen penuh mendukung program strategis pemerintah dalam hal ketahanan pangan dan perbaikan gizi nasional.  Di hadapan Presiden Prabowo Subianto , Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan progres masif pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang kini tengah dikebut di seluruh penjuru Indonesia. Tak main-main, Jenderal Sigit menargetkan total 1.500 SPPG Polri bakal rampung dibangun pada tahun 2026 ini. Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri dalam rangkaian acara panen raya jagung serentak kuartal II, groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri, serta launching operasional 166 SPPG Polri yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Dalam pemaparannya, Sigit menekankan bahwa misi ini tidak hanya berpusat di kota-kota besar. Demi mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan akses, Polri saat ini sedang membangun 33 SPPG khusus di wilayah 3T (T...

Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Berita Online Sulawesi.Com  - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai lembaga yang memiliki wewenang mengaudit kerugian negara. MK mengatakan BPK berwenang menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian negara yang berkaitan dengan suatu perbuatan kerugian negara. Hal ini tertuang dalam putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, yang diputus MK pada Senin, 9 Februari 2026. Putusan ini diputus oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P Foekh, M Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai anggota. Permohonan ini diajukan oleh dua mahasiswa bernama Bernita Matondang dan Vendy Stiawan. Dalam permohonannya, pemohon mengatakan adanya ketidakjelasan pada Pasal 603 KUHP mengenai lembaga audit keuangan negara, mekanisme pemeriksaan, serta standar penilaian kerugian keuangan negara. Pemohon meminta ...

Berita Online Sulawesi.Com - Walikota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan terkait percepatan implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Selasa (31/03/2026). Rapat yang berlangsung di Gedung Kemenko Bidang Pangan ini diikuti sejumlah wali kota dan bupati dari daerah yang masuk dalam daftar proyek PSEL, guna memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target. Munafri menyampaikan, forum yang dipimpin Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, membahas perkembangan serta roadmap proyek PSEL yang tengah didorong percepatannya oleh pemerintah pusat. Percepatan tersebut, lanjut Munafri, merupakan arahan langsung Presiden RI, Prabowo Subianto, agar proyek PSEL dapat berjalan lebih cepat dan masif di 33 lokasi di Indonesia, termasuk Makassar. Hal itu untuk menangani kedaruratan sampah, khususnya di daerah dengan timbunan di atas 1.000 ...