Kilas Balik SPMB Makassar 2025: Menolak Lupa Puluhan Warga Demo Kompleks SDN Mongisidi di Kantor Disdik
Berita Online Sulawesi, Makassar - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kini disebut sebagai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kerap menjadi momok tahunan yang memicu tensi tinggi di tengah masyarakat.
Alih-alih menjadi gerbang penataan pendidikan yang berkeadilan, momentum ini justru konsisten diwarnai riak protes, air mata kekecewaan hingga gelombang demonstrasi dari para orang tua murid.
Jika menengok ke belakang, memori publik Makassar tentu belum lupa pada ledakan protes yang terjadi setahun lalu, tepatnya pada pertengahan tahun 2025.
Kala itu, gelombang kekecewaan melanda warga di Kelurahan Maricaya dan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar. Warga merasa banyak anak setempat justru tidak diterima meski pemukiman mereka dekat dari area sekolah kompleks SDN Mongisidi.
Ketegangan tersebut akhirnya memuncak pada Kamis, 7 Agustus 2025. Puluhan warga dan orang tua murid yang tergabung dalam Koalisi Warga Kecamatan Makassar mengorganisasi diri dan menggeruduk Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar di jalan Pettarani.
Dengan membentangkan spanduk bertajuk Jeritan Hati, massa aksi menyuarakan rapor merah pelaksanaan SPMB di SD se-Kompleks Mongisidi.
Mereka menilai pihak sekolah telah mencederai esensi jalur zonasi dengan lebih memprioritaskan calon siswa dari luar domisili, ketimbang menerima calon murid yang bermukim di kecamatan Makassar.
"Kami mengecam keras tindakan oknum guru dan kepala sekolah se-Kompleks SD Mongisidi yang lebih mementingkan menerima orang luar daripada warga Kecamatan Makassar" bunyi kalimat tegas yang tertulis pada spanduk massa.
Dalam lembaran aspirasi yang dibagikan di lokasi aksi, warga menumpahkan keputusasaan. Mereka menuliskan bahwa selama beberapa tahun terakhir merasa kesulitan mendaftarkan anak-anak mereka untuk bersekolah di SDN Kompleks Mongisidi.
Lebih jauh, Koalisi Warga membeberkan sejumlah poin penting terkait dugaan praktik kecurangan yang terjadi dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025/2026 di sekolah tersebut.
Tak main-main, pengunjuk rasa mendesak Kepala Dinas Pendidikan Makassar untuk mengambil tindakan tegas. Mereka menuntut pencopotan seluruh Kepala Sekolah di SDN Kompleks Mongisidi serta meminta agar guru maupun operator sekolah yang terindikasi terlibat dalam pusaran kecurangan SPMB segera didepak dari sekolah tersebut.
 |
| Kasubag Kepegawaian Disdik Makassar, Muhammad Guntur menerima perwakilan warga yang menyuarakan protes penerimaan siswa baru di Kompleks SDN Mongisidi. |
Guna meredam situasi agar tidak anarkis, perwakilan massa akhirnya difasilitasi untuk masuk ke ruang mediasi dan diterima langsung oleh Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kepegawaian Disdik Makassar, Muhammad Guntur.
Kini, seiring bergulirnya pendaftaran SPMB tahun 2026, publik kembali melempar tanya: Apakah Dinas Pendidikan telah berbenah dan belajar dari "Tragedi Maricaya" tahun lalu?.
Warga kini hanya bisa mengawasi dengan skeptis sekaligus berharap ada transparansi dan ketegasan nyata. Jangan lagi hanya, "tegas didepan tapi lembek dibelakang". (*)
Editor: Redaksi | Copyright © 2026
