Walikota Makassar Respons Isu Pungli Kepala Sekolah
 |
| Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memberikan sambutan usai melantik 369 kepala sekolah defenitif lingkup kota Makassar di tribun lapangan Karebosi, Selasa (23/6) (Foto: beritaonlinesulawesi.com/RuRi) |
Berita Online Sulawesi, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, angkat bicara merespons isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah yang belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial.
Sebagai langkah tegas, ia telah menginstruksikan Inspektorat Kota Makassar untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terseret dalam video yang beredar tersebut.
“Saya sudah memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait. Sementara jalan,” tegas pria yang akrab disapa Appi tersebut, Minggu (28/6).
Ia menambahkan bahwa proses pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh guna mencari titik terang dari dugaan kasus ini.
“Semua akan dikonfrontasi, termasuk oknum Kabid (Kepala Bidang), Kepala Seksi di GTK Dinas Pendidikan, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam informasi video yang beredar,” sambung Wali Kota Makassar tersebut.
Dugaan Setoran Berdasarkan Pengakuan Mantan Calon Kepsek
Geger isu ini bermula dari pengakuan sejumlah mantan calon kepala sekolah (Kepsek). Mereka menyeret sejumlah nama oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar yang dikabarkan diduga meminta sejumlah uang atau fee kepada para calon kepala sekolah sebagai syarat sebelum dilantik.
Menanggapi hal tersebut, Munafri menegaskan bahwa dirinya tidak akan mentoleransi sedikit pun praktik transaksional dalam proses promosi maupun pengisian jabatan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
Menurut orang nomor satu di Kota Makassar itu, pemeriksaan internal melalui mekanisme konfrontasi sangat diperlukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya.
Langkah ini diambil agar penanganan masalah tetap berjalan sesuai regulasi dan kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN).
Appi menekankan bahwa proses pemeriksaan ini bertujuan agar Pemkot Makassar dapat mengambil keputusan secara objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang valid, bukan sekadar bersandar pada isu liar yang berkembang di media sosial.
“Semua harus dibuka secara terang. Pemeriksaan ini penting agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat. Kalau memang ada pelanggaran, tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya secara lugas.
Komitmen Pemerintahan Bersih
Di akhir keterangannya, Munafri kembali mengingatkan bahwa sejak awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota, seluruh proses seleksi jabatan termasuk pengangkatan kepala sekolah wajib dilaksanakan secara, Profesional,Transparan, Bebas dari praktik suap maupun pungutan liar.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada seluruh ASN maupun pihak luar agar tidak coba-coba memanfaatkan momentum promosi jabatan untuk meraup keuntungan pribadi.
“Yang jelas, sejak awal pemerintahan kami, saya tekankan bahwa seleksi kepala sekolah maupun jabatan lainnya harus dilakukan secara jujur, transparan, profesional, dan tidak ada praktik bayar-membayar,” cetusnya.
Wali Kota Makassar memastikan pihaknya akan menjatuhkan sanksi berat jika hasil investigasi terbukti kuat menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang.
“Kalau nanti terbukti ada pelanggaran, tentu akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada kompromi terhadap praktik-praktik seperti ini,” tandasnya. (*)
Editor: Redaksi | Copyright © 2026
