Kota Makassar Raih Penghargaan Nasional dari Kemendikdasmen RI
Berita Online Sulawesi.Com, Makassar - Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin kembali mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional. Pemkot Makassar sukses meraih penghargaan Apresiasi Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Atip Latipulhayat, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang berlangsung di Kantor Kemendikdasmen RI, Jakarta, Senin (25/5/2026) malam.
Apresiasi nasional ini menjadi bentuk pengakuan nyata pemerintah pusat atas ketegasan kebijakan Munafri Arifuddin dalam memperluas akses pendidikan di Makassar.
Program Wajib Belajar 13 Tahun yang digalakkan Pemkot Makassar mencakup satu tahun pendidikan prasekolah (PAUD) serta 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah.
Usai menerima piala penghargaan, pria yang akrab disapa Appi ini menegaskan bahwa capaian ini bukanlah milik individu atau instansi semata, melainkan buah dari kerja keras kolektif.
"Penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan anak-anak didik kita di Kota Makassar, karena ini hasil kerja keras semua guru dan tenaga pendidik di kota ini," ujar Munafri dengan penuh rasa syukur.
Ia menyampaikan bahwa penerapan wajib belajar 13 tahun bukan sekadar pemenuhan regulasi di atas kertas, melainkan sebuah ikhtiar batin dan fisik agar tidak ada lagi anak di Makassar yang kehilangan hak belajarnya.
"Kita ingin mencetak generasi masa depan Makassar yang cerdas, berkarakter. Tidak boleh ada lagi anak di Kota Makassar yang putus sekolah ataupun kehilangan akses pendidikan," terangnya.
Di bawah kepemimpinan Munafri, sektor pendidikan memang menjadi program prioritas utama. Pemkot Makassar tidak hanya menaikkan anggaran pendidikan dan memeratakan fasilitas, tetapi juga melahirkan berbagai program inovatif demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Salah satu aksi konkret yang baru saja diluncurkan pada momentum Hardiknas Mei ini adalah pembentukan Tim Relawan Aksi Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) serta Satuan Tugas (Satgas) Anak Putus Sekolah.
Satgas dan relawan ini bergerak langsung di lapangan untuk menjaring dan mengembalikan anak-anak yang putus sekolah agar kembali ke bangku pendidikan.
"Kami membangun satgas dan relawan anak putus sekolah untuk memastikan semua anak-anak kembali masuk sekolah. Tidak boleh ada lagi anak di Kota Makassar yang tidak mendapatkan hak pendidikan," tegas Politisi Golkar tersebut.
Keadilan pendidikan di era Munafri juga menyentuh wilayah sosiogeografis Makassar yang berpulau-pulau. Pemkot Makassar memberikan perhatian khusus berupa insentif tambahan bagi guru yang bertugas di wilayah kepulauan dan daerah terluar.
"Kami di Pemerintah Kota telah memberikan insentif tambahan kepada para tenaga pengajar yang bertugas jauh dari pusat kota, khususnya di pulau-pulau terluar. Ini adalah bentuk perhatian dan penghargaan atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan anak-anak bangsa," ungkap Appi.
Selain itu, Pemkot Makassar merangkul sekolah swasta secara seimbang. Sadar bahwa sekolah negeri memiliki keterbatasan daya tampung, Pemkot Makassar menjalin kerja sama dengan sekolah swasta agar siswa yang tidak lolos di sekolah negeri tetap bisa bersekolah dengan bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBD Kota Makassar.
Sektor swasta juga digandeng melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan infrastruktur sekolah yang aman, sehat, dan nyaman.
Bagi anak-anak yang terkendala usia atau formalitas, Pemkot Makassar membuka ruang bagi pihak swasta untuk menghadirkan kelas-kelas penyetaraan (non-formal).
"Semua anak harus sekolah. Pemerintah memastikan itu melalui berbagai instrumen dan regulasi yang diterbitkan. Anak-anak yang putus sekolah harus kembali mendapatkan akses pendidikan, termasuk melalui program penyetaraan," pungkas Appi.
Senada dengan Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bersinergi hingga penghargaan nasional ini bisa diraih.
"Ini penghargaan Apresiasi bagi Pemerintah Kota atas Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia," kata Achi.
Achi menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Makassar akan terus mengawal visi Wali Kota dengan menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas tinggi.
"Kami di Dinas Pendidikan Kota Makassar berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang inklusif, merata, bagi seluruh masyarakat Kota Makassar guna menciptakan generasi cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing global," tutup Achi Soleman. (*)
Editor: Redaksi | Copyright © 2026
