Buka Rakernas APPI 2026, Wali Kota Makassar Minta Pemuda Fokus Tangani Masalah Sosial
Media Kita Semua Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong pengurus Angkatan Pemersatu Pemuda Indonesia (APPI) untuk mengambil peran lebih strategis dalam membantu pemerintah menangani berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Tegasan tersebut disampaikan Munafri saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Pusat APPI tahun 2026 yang digelar di Hotel Horison Makassar, Minggu (20/9/2026). Ia menekankan agar rapat kerja tersebut tidak sekadar menghasilkan deretan program organisasi, tetapi mampu memetakan kebutuhan nyata masyarakat dan menentukan bentuk intervensi yang presisi.
Munafri menguraikan, terdapat sejumlah tantangan sosial perkotaan yang membutuhkan kolaborasi erat dari organisasi kemasyarakatan. Isu-isu tersebut meliputi anak putus sekolah, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, hingga kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kekerasan seksual.
“Sehingga saya berharap kekuatan organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi sosial seperti yang dilakukan APPI ini, harus berada di depan untuk memberikan perhatian di dalam persoalan-persoalan tersebut,” kata Munafri.
Menurutnya, keterlibatan organisasi pemuda sangat krusial untuk memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan pemerintah secara langsung di tingkat akar rumput.
“Pemerintah harus hadir bersama. Karena kalau tidak diselesaikan secara bersama, penyelesaiannya juga akan berjalan secara parsial, sendiri-sendiri,” ujarnya.
Secara khusus, Wali Kota Makassar menyoroti dua badan internal APPI. Pertama, ia mendorong Srikandi APPI untuk mengambil peran aktif dalam mengedukasi masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sosialisasi dinilai penting agar warga memahami jenis-jenis kekerasan serta tahu jalur pelaporan yang tepat.
Kedua, Munafri meminta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) APPI memperkuat layanan pendampingan hukum cuma-cuma (pro bono) bagi warga yang kurang mampu.
“Banyak sekali persoalan-persoalan masyarakat yang kurang melek terhadap hukum. Ini hal penting yang fundamental. Maka dari itu penting sekali bagi saudara-saudara khususnya di lembaga hukum untuk memberikan pendampingan hukum gratis,” tuturnya.
Di samping itu, ia mengingatkan tantangan era digitalisasi yang kian kompleks. Arus informasi dan konsumsi media sosial yang masif berpotensi memengaruhi perilaku masyarakat, sehingga pembinaan akhlak dan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan keagamaan perlu diperkuat.
Kendati demikian, Munafri mengimbau agar APPI tidak memaksakan diri menyelesaikan seluruh masalah sekaligus, melainkan fokus pada segmen tertentu yang berdampak luas.
“Jangan berpikir sebagai pemerintah yang bisa merangkul semuanya. Masuk ke dalam satu segmen yang kecil tapi tepat, yang jelas mampu mengurai di salah satu segmen itu yang menjadi problem utama masyarakat,” tegas Munafri.
Mengakhiri arahannya, ia berharap momentum Rakernas APPI tidak hanya menjadi wadah konsolidasi internal, tetapi juga sarana menyusun program terukur yang dilengkapi sistem evaluasi dan pemantauan berkala demi menjawab kebutuhan masyarakat. (*)








