KAHMI Sulsel Akan Gelar Diskusi Publik Bahas Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah
Media Kita Semua Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Selatan akan menggelar diskusi publik bertema “Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah” pada Jumat (4/9/2026) mendatang.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WITA di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani, Makassar ini dirancang untuk membaca kembali relasi antara partai politik, demokrasi lokal, dan arah kebijakan otonomi daerah di Indonesia.
Forum ini menghadirkan empat narasumber dari pelbagai latar belakang:
Ni’matullah RB (Presidium MW KAHMI Sulsel)
Hasbullah (Ketua KPU Sulsel)
AS Kambie (Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur)
Dr. Adi Suryadi Culla, MA (Akademisi FISIP Universitas Hasanuddin)
Direktur LPMD KAHMI Sulsel, Asri Tadda, menjelaskan bahwa diskusi ini berawal dari kegelisahan terhadap arah desentralisasi dan perkembangan demokrasi lokal.
Menurutnya, otonomi daerah bukan sekadar pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, melainkan pemenuhan hak masyarakat lokal untuk menentukan masa depannya sendiri.
“Kita ingin mendiskusikan kembali posisi partai politik dalam konteks otonomi daerah. Apakah partai selama ini benar-benar menjadi instrumen yang memperkuat demokrasi dan kepentingan daerah, atau justru semakin terseret ke dalam pola politik yang terlalu tersentralisasi,” ujar Asri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/9/2026).
Asri menegaskan, forum ini dirancang untuk melampaui sekadar kritik.
Diskusi ditargetkan menghasilkan perspektif konkret agar partai politik sebagai pemegang kunci rekrutmen kepemimpinan dan kebijakan dapat kembali memperkuat demokrasi lokal serta menghadirkan manfaat nyata bagi publik.
Selain merespons isu nasional, agenda ini juga menjadi wadah LPMD KAHMI Sulsel dalam menghidupkan tradisi intelektual.
Topik diskusi ini terinspirasi dari tulisan-tulisan kader KAHMI dalam buku Mozaik Insan Cita yang diterbitkan LPMD tahun lalu.
Asri berharap modal intelektual alumni HMI di pelbagai sektor dapat terus dikonsolidasikan demi memberi kontribusi nyata bagi persoalan publik.
“KAHMI tidak cukup hanya menjadi ruang silaturahmi alumni. Ada tanggung jawab intelektual dan sosial yang harus terus kita jaga,” tegas Asri.
Diskusi publik ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya (gratis). Panitia mengundang warga KAHMI, kader HMI, mahasiswa, akademisi, aktivis, politisi, jurnalis, hingga masyarakat umum untuk hadir dan berpartisipasi langsung dalam ruang dialog ini. (*)








