Wali Kota Makassar Jelaskan Ranperda Perubahan APBD 2026, Target Program Tepat Sasaran
Media Kita Semua Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Makassar.
Rapat yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tersebut berlangsung di Ruang Sipakatau Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (25/9/2026).
Dalam penyampaiannya, Wali Kota yang akrab dipanggil Appi ini menegaskan bahwa penyusunan APBD Perubahan tidak sekadar melakukan penyesuaian angka secara administratif, melainkan diarahkan agar setiap program yang dibiayai benar-benar memberikan dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia juga menekankan krusialnya pengawasan bersama antara eksekutif dan legislatif.
"Kita memastikan bahwa anggaran perubahan yang kita susun itu benar-benar bisa menjadi program yang bermanfaat buat masyarakat. Untuk memastikan kegiatan ini, bersama-sama dengan legislatif, penggunaan anggaran terkontrol dan diawasi dengan baik," tegas Munafri.
Rincian Nota Keuangan Perubahan APBD 2026
Berdasarkan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD 2026 yang disampaikan, penyesuaian dilakukan sesuai dinamika kondisi fiskal daerah selama tahun berjalan:
Pendapatan Daerah: Direncanakan sebesar Rp4,56 triliun lebih. Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp128 miliar lebih (2,75%) dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,69 triliun lebih.
PAD: Rp2,27 triliun lebih (turun Rp57 miliar lebih atau 2,47%).
Pendapatan Transfer: Rp2,228 triliun lebih (turun Rp137 miliar lebih atau 5,80%).
Lain-lain Pendapatan Sah: Rp65 miliar lebih (sebelumnya belum dianggarkan di APBD Pokok).
Belanja Daerah: Direncanakan sebesar Rp5,26 triliun lebih, naik sekitar Rp90 miliar lebih (1,76%) dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp5,17 triliun lebih.
Belanja Operasi: Rp4,33 triliun lebih (naik Rp146 miliar lebih atau 3,49%).
Belanja Modal: Rp919 miliar lebih (turun Rp55 miliar lebih atau 5,68%).
Belanja Tidak Terduga (BTT): Tetap dianggarkan sebesar Rp15 miliar.
Pembiayaan Netto & Defisit: Postur anggaran mengalami defisit sebesar Rp699,85 miliar lebih. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan netto dengan nominal yang sama (naik Rp219 miliar lebih atau 45,80% dari APBD Pokok Rp480 miliar). Penerimaan ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) T.A. 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI.
Tujuh Program Prioritas dan Strategi Tender Dini
Meski menghadapai keterbatasan ruang fiskal, Munafri mengajak semua pihak menjadikan kebijakan ini sebagai wadah kolaborasi. Pemkot Makassar memfokuskan perubahan anggaran ini pada tujuh arah kebijakan prioritas:
Peningkatan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan.
Pengembangan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata.
Tata kelola pemerintahan yang bersih, berdaya saing, serta penegakan ketertiban umum.
Akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, serta pembangunan kepemudaan/olahraga.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
Selain memaparkan gambaran fiskal, Appi membeberkan strategi taktis untuk pelaksanaan proyek pembangunan.
Salah satunya terkait rencana penataan dan pembangunan kawasan Karebosi yang sempat tertunda di tahun berjalan, kini dimasukkan kembali dalam perencanaan agar siap direalisasikan tahun depan.
Pemkot Makassar juga menyiapkan skema tender dini untuk proyek strategis yang perencanaannya telah matang, termasuk kegiatan multiyears.
Langkah ini diambil agar pengerjaan fisik dapat langsung digenjot sejak awal Januari 2027 tanpa perlu menunggu hingga triwulan pertama berakhir.
"Pembahasan teknis selanjutnya akan dirincikan bersama DPRD. Harapannya seluruh proses berjalan kolaboratif demi kepentingan masyarakat. Makassar hari ini adalah Makassar yang sedang tumbuh, dan Makassar esok adalah Makassar yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing," tutupnya. (*)
Editor: Redaksi | Copyright © 2026
