Proyek Ruang Kelas SDI Bitoa Mangkrak, 7 Tahun Terbengkalai Saat Sekolah Lain Obral Rehab Mewah!
 |
| Kondisi ruang kelas SD Inpres Bitoa yang memprihatinkan selama tujuh tahun terbengkalai dan hingga kini belum pernah mendapat bantuan anggaran rehabilitasi |
Media Kita Semua Manajemen pemenuhan infrastruktur pendidikan layak di Kota Makassar kembali menuai sorotan tajam.
Proyek pembangunan ruang kelas di SD Inpres (SDI) Bitoa tercatat terbengkalai dan mangkrak selama 7 tahun tanpa kejelasan.
Kondisi kontras ini mencerminkan buruknya tata kelola dan pemerataan anggaran di tubuh Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Berdasarkan pantauan media, bangunan kelas SDI Bitoa yang terhenti sejak 2019 tersebut benar-benar memprihatinkan.
Hingga kini, belum ada perbaikan total mulai dari pengecatan tembok, pembenahan plafon, lantai bagian dalam dan luar, kaca jendela, pintu, hingga bangku siswa. Sarana penunjang vital seperti fasilitas toilet dan kamar mandi pun tak kunjung dibangun.
Kepala UPTD SPF SDI Bitoa, Sumardani, S.Pd mengaku tidak berdaya mengatasi persoalan yang diwarisinya tersebut.
Ia mengatakan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang digunakan untuk membiayai kelanjutan konstruksi fisik.
“Sudah 7 tahun mi katanya, sejak 2019 pembangunannya terbengkalai. (Tena tong ku issengi katte) apa alasan pembangunannya terhenti,” ujar Dani saat dikonfirmasi, Sabtu (5/9/2026).
Dampak dari terbengkalainya proyek ini kian nyata mengancam proses belajar mengajar.
Saat ini, siswa kelas 6 SDI Bitoa hanya memiliki dua ruang kelas, sementara siswa kelas 5 berjumlah tiga rombongan belajar (hingga kelas C).
Krisis ruang kelas dipastikan melanda saat kenaikan kelas tahun depan jika gedung tersebut tak segera diselesaikan.
Kasus pengerjaan fisik terhenti pada tahun 2019 juga sempat menimpa SMPN 27 Makassar serta SDN Tanggul Patompo 1 dan 2. Namun, hanya dalam kurun dua tahun atau sekitar 2021, pembangunan kelas di SDN Tanggul Patompo 1 dan 2 dilanjutkan hingga tuntas dan sudah dimanfaatkan oleh siswa.
Ketimpangan dan Dugaan Pemborosan Anggaran
Kondisi SDI Bitoa berbanding terbalik dengan dinamika anggaran di sejumlah sekolah menengah lain di Makassar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam dua tahun terakhir terdapat sekolah yang menerima kucuran dana secara berulang, baik untuk pembangunan baru maupun rehabilitasi.
Bahkan, terjadi ironi di mana material bangunan yang masih layak digunakan terpaksa harus dibongkar demi proyek rehab baru.
Beberapa sekolah disinyalir menerima kucuran dana pembangunan yang fantastis padahal sekolah tersebut dinilai belum membutuhkan pembangunan sarana secara mendesak.
Sebagai contoh di SMPN 46 Makassar, sekolah ini mendapatkan kucuran dana berturut.
Pertama dana proyek pembangunan gedung berlantai tiga setelah itu mendapatkan lagi biaya rehabilitasi ruang kelas di tahun 2026 menggunakan anggaran APBD Kota Makassar. Padahal SMPN 46 saat ini diketahui menggunakan sebagian ruang kelas SDN Lariang Bangi 1.
Sedangkan di SMPN 51, kapasitas ruang kelas diduga masih sangat mencukupi menampung jumlah siswa yang tidak banyak akibat jumlah pendaftar yang relatif sepi setiap tahunnya namun mendapat bantuan anggaran untuk pembangunan gedung sekolah berlantai dua.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar terkait prioritas alokasi anggaran. Kebijakan pembangunan infrastruktur sekolah seharusnya didasarkan pada skala kebutuhan riil sekolah, bukan didorong oleh kepentingan yang memicu ketimpangan.
Bila bicara kebutuhan sekolah maka pertanyaannya, pembangunan ruang kelas dengan penataan halaman sekolah memakai paving blok, lebih prioritas mana?. (@ruri)
