Wali Kota Makassar Sambut Kunjungan KPK, Ini Yang Dibahas
Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Appi tersebut mengapresiasi kehadiran Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha, yang memimpin langsung rombongan untuk berdiskusi terkait pelaksanaan MBG di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan ini.
Appi menekankan pentingnya tata kelola MBG yang matang di Makassar. Sebab, karakteristik wilayah Makassar tidak hanya terdiri dari kawasan perkotaan, tetapi juga kawasan kepulauan terpencil yang akses logistiknya sangat bergantung pada kondisi musim dan cuaca.
"Kita melihat urgensi yang ada di Kota Makassar ini memang perlu dilakukan tata kelola yang baik. Kota Makassar ini punya pulau yang terpencil yang sangat tergantung dengan musim sehingga ini harus menjadi perhatian," ujar Appi.
Ia melaporkan bahwa jangkauan penerima manfaat MBG di Makassar terbilang luas. Selain anak sekolah, sasaran program ini melingkupi ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
Guna memastikan program tepat sasaran, Pemkot Makassar memperketat pengawasan pada sejumlah faktor pendukung:
Aspek Perizinan & Sanitasi: Pemkot memprioritaskan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta perizinan resmi bagi setiap penyelenggara atau penyedia dapur MBG.
Akurasi Data Penerima: Mengawal pemutakhiran data penerima manfaat agar tidak terjadi ketimpangan, termasuk memastikan sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan tetap terakomodasi.
Pengendalian Inflasi Daerah: Memaksimalkan program urban farming masyarakat sekitar dapur MBG sebagai pemasok bahan pangan. Langkah ini diambil untuk menyerap kebutuhan bahan pokok sekaligus mencegah lonjakan harga pasar akibat tingginya konsumsi dapur MBG.
"Kami juga menjaga sehingga lonjakan inflasi itu bisa kita tahan, karena hampir semua kebutuhan yang ada di pasar ini kemungkinan besar akan terserap melalui dapur-dapur MBG," tutur Appi. Ia berharap rakor ini melahirkan rekomendasi konkret yang dapat memperkuat implementasi MBG di lapangan.
Sementara itu, Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendiskusikan bentuk dukungan yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pemerintah pusat, sekaligus memetakan berbagai kendala di lapangan.
"Kami ingin mendapatkan masukan, rekomendasi, dan sekaligus kalau ada permasalahan bisa disampaikan kepada kami supaya dalam memformulasikan rekomendasi itu bisa betul dan bisa berdampak, bisa menyelesaikan masalah," jelas Aida. Seluruh aspirasi dari daerah nantinya akan dihimpun KPK sebagai bahan penyusunan rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat. (*)
Editor: Redaksi | Copyright © 2026
