Golkar Bongkar Struktur, Puluhan Posisi Strategis Diganti
BERITA ONLINE SULAWESI, Makassar – Partai Golkar Kota Makassar, kembali menegaskan komitmennya sebagai partai politik yang menjunjung tinggi disiplin dan integritas.
Partai berlambang pohon beringin rindang itu memberikan contoh baik bagi publik dengan mengambil langkah tegas berupa pemberian sanksi kepada kader. Apalagi berpotensi menimbulkan benturan kepentingan antara jabatan politik dan urusan bisnis daerah.
Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, DPD II Golkar Makassar, melakukan perombakan besar-besaran dalam struktur kepengurusan di tingkat Golkar Makassar.
Kebijakan ini ditempuh sebagai bentuk konsistensi partai agar tidak ada kader yang mencampuradukkan urusan politik dengan kepentingan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Mereka yang terpilih sebagai Direksi maupun anggota Dewan pengawas BUMD digantikan dari struktur kepengurusan Golkar Makassar. Langkah penyegaran ini berdampak pada sejumlah posisi strategis.
Beberapa nama yang sebelumnya aktif di kepengurusan, seperti Ali Arief Gauli, Wirda Fauzah, Andi Riyan Ardianto, Muharram Majid, Irfan Darmawan, dan Elber Makbul Halim, secara resmi digantikan oleh pelaksana tugas (PLT) untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan normal.
Rinciannya, Andi Riyan Ardianto selaku Bendahara Umum mengundurkan diri dan posisinya kini diisi Kenrick Reinhart Wilasro sebagai PLT. Ali Gauli Arif, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, digantikan A Mallombassi Hamka.
Kemudian, Ruslan Mahmud, Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana yang wafat, digantikan Syarif Panji. Sementara itu, Irfan Darmawan (Wakil Ketua Bidang Media) digantikan Barli Pallantikang.
Selanjutnya, Amriana (Wakil Ketua Bidang Koperasi) digantikan Arifin Majid, Affandi Ibrahim (Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I) digantikan Iswan S. Utomo, dan Hendra Hendarsa (Wakil Ketua Bidang Kajian Strategis dan Kebijakan Publik) yang telah meninggal dunia digantikan Edhyono Tahalele.
Keputusan ini disebut sebagai pesan moral sekaligus bukti bahwa Golkar Makassar menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.
Munafri menegaskan, penyegaran ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan partai tetap fokus pada tugas politik tanpa tumpang tindih dengan pengelolaan usaha daerah.
"Partai Golkar Kota Makassar, menunjukkan komitmen kuat menjaga integritas organisasi," tegas Munafri, pada rapat pleno, digelar di Kantor DPD II Golkar Makassar, Jalan Lasinrang, Rabu (17/9/2025) malam.
Hadir pada rapat tersebut, Ketua DPD Golkar Makassar, Munafri Arifuddin, Sekretaris DPD II Golkar Andi Suharmika, serta perwakikan DPD I Golkar Sulsel Lakama Wiyaka, dan jajaran pengurus dsn kader Golkar se-Kota Makassar.
Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, partai berlambang pohon beringin itu menegaskan tidak akan memberi ruang bagi kader yang mencampuradukkan kepentingan politik dengan jabatan strategis di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sikap tersebut diwujudkan melalui perombakan besar-besaran struktur kepengurusan DPD II Golkar Makassar. Sejumlah kader yang saat ini duduk sebagai direksi atau dewan pengawas BUMD, maupun yang berhalangan tetap, diganti dari struktur pengurus.
Langkah tegas ini bukan hanya bentuk penegakan aturan internal, tetapi juga pesan kuat kepada publik bahwa Golkar Makassar siap menjadi teladan tata kelola partai yang bersih, transparan, dan berintegritas, sejalan dengan semangat reformasi dan pelayanan publik.
Selaku Ketua Ketua DPD Partai Golkar Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan proses PAW dilaksanakan sepenuhnya mengacu pada peraturan organisasi dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) partai.
"Pergantian antar waktu dilaksanakan sesuai peraturan organisasi. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan atau PAW pengurus ditetapkan dalam rapat pleno pengurus di tingkat DPD II," jelas Munafri dalam rapat pleno yang digelar pada Rabu malam.
Appi menambahkan, nama calon pengganti diusulkan dan disepakati oleh seluruh pengurus yang hadir. Keputusan pleno kemudian dilaporkan ke DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, dan DPP sebagai tindak lanjut.
Sesuai ketentuan Pasal 22 Juklat Nomor 1 Tahun 2020 tentang pengisian lowongan antar waktu pengurus daerah kabupaten/kota.
Hasil keputusan pleno akan menjadi dasar pengusulan resmi ke DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan untuk mendapatkan pengesahan dan penetapan.
"Hasil pleno ini nantinya kami serahkan ke tingkat provinsi untuk ditetapkan, sebagaimana aturan yang berlaku," ujarnya.
Dalam rapat pleno tersebut, Munafri juga memaparkan tiga syarat utama bagi calon pengurus PAW atau pelaksana tugas (Plt), yakni.
Pertama, anggota Partai Golkar yang sah dan terdaftar resmi. Kedua, memenuhi seluruh ketentuan keanggotaan sesuai AD/ART Partai Golkar. Dan ketiga, tidak sedang dikenakan sanksi organisasi dalam bentuk apa pun.
Munafri menyebut, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk konsolidasi organisasi jelang agenda politik ke depan.
Ia memaparkan, tiga inti acara yang digelar malam itu meliputi. Pertama, Penyerahan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan kepada para ketua Partai Golkar tingkat kecamatan.
Kedua, proses Pergantian Antar Waktu (PAW) pengurus DPD Golkar Makassar karena adanya kekosongan jabatan. Dan ketiga, Rencana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dilaksanakan oleh DPD Partai Golkar Kota Makassar.
"Ada beberapa pengurus yang mengundurkan diri dan ada yang meninggal dunia. Posisi tersebut kami isi dari teman-teman yang ada di kepengurusan sekarang," ungkap Munafri.
Dalam kesempatan itu, Munafri merinci tujuh posisi di jajaran DPD yang diganti melalui mekanisme PAW, termasuk beberapa wakil ketua, wakil sekretaris, dan pengurus kecamatan.
Selain itu, 15 kecamatan menerima SK kepengurusan di tingkat Pimcan (Pimoinan Kecamatan), dengan rincian 7 ketua kecamatan baru dan 8 ketua kecamatan lama yang tetap melanjutkan tugas.
"Ada yang tetap (lama) delapan orang, dan tujuh lainnya baru. Ada yang meninggal, ada yang terpilih menjadi direksi atau dewan pengawas," jelasnya.
Munafri menekankan pentingnya konsolidasi cepat dan kerja nyata di tingkat kecamatan. Arahan jangan menyia-nyiakan waktu. Pengurus kecamatan harus segera punya program.
"Tidak menunggu waktu, tapi berinisiatif memperkenalkan Partai Golkar agar lebih eksis dibanding Pemilu legislatif sebelumnya," tegasnya.
Ia juga menargetkan para pengurus baru segera menyusun rencana kerja, termasuk program rekrutmen kader dan anggota baru di masing-masing wilayah.
"Target jumlah anggota nanti akan disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk di tiap kecamatan," ujarnya.
Appi menambahkan, masukan dari partai politik lain merupakan aspirasi konstituen yang penting bagi pemerintah daerah.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas partai dalam mendukung jalannya pemerintahan Kota Makassar.
"Pemerintahan harus membangun kolaborasi agar program bisa cepat terealisasi dan pelayanan maksimal kepada masyarakat," tutupnya.
Editor: Redaksi | Copyright © 2025
