Soal Serapan Anggaran, Wali Kota Makassar Sentil Kepala SKPD: Caranya Harus Berbeda
 |
| Walikota Makassar, Munafri Arifuddin (Foto: Humas Pemkot) |
Media Kita Semua Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah.
Memasuki evaluasi triwulan II tahun anggaran 2026, Munafri menilai capaian serapan anggaran Pemerintah Kota Makassar masih jauh dari harapan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pemerintah kota tidak hanya dituntut mengejar angka serapan, tetapi juga memastikan belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi sekitar 1,4 juta penduduk Makassar.
Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026), yang dihadiri jajaran SKPD dan para Camat.
Dalam rapat tersebut, Appi meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak lagi menjadikan pola kerja tahun-tahun sebelumnya sebagai alasan dalam mempertahankan ritme serapan anggaran.
Ia menargetkan realisasi belanja Pemerintah Kota Makassar dapat mencapai sekitar 95 persen pada akhir tahun anggaran.
"Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda," tegas Munafri.
Ia mengungkapkan, idealnya memasuki bulan Agustus, capaian serapan anggaran pemerintah kota sudah berada di kisaran 70 persen hingga 80 persen. Namun, fakta di lapangan menunjukkan angka serapan baru mencapai 40,96 persen.
Appi menekankan bahwa percepatan serapan anggaran bukan sekadar formalitas Laporan Administrasi, melainkan agar anggaran tersebut segera berputar di tengah masyarakat.
Dalam paparannya, Appi mengidentifikasi enam faktor utama yang menyebabkan rendahnya realisasi belanja daerah:
Perencanaan: Adanya perencanaan yang terlalu optimistis dan target yang tidak realistis sehingga kegiatan menumpuk di akhir tahun. Appi meminta kepala OPD memahami secara utuh perencanaan dan tidak menyerahkannya bulat-bulat kepada jajaran perencana.
Pengadaan: Keterlambatan akibat dokumen yang belum siap, proses tender yang lambat, hingga desain yang belum tuntas.
Pelaksanaan Kegiatan: Kurangnya manajemen risiko dan mitigasi sejak awal, seperti mengantisipasi perubahan musim hujan dan kemarau.
Administrasi: Pentingnya konektivitas administrasi dari tahap awal, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
Arus Pembayaran (Cash Flow): Penjadwalan pembayaran yang harus disesuaikan dengan progres pekerjaan melalui pencairan termin berkala.
SDM dan Manajemen: Pejabat pelaksana yang kurang responsif serta terlalu seringnya pergantian PPTK dan PPK yang mengganggu kesinambungan program.
Selain itu, Appi meminta OPD mampu membaca proyeksi (forecast) kondisi masyarakat, seperti memperkuat penyediaan air bersih di tengah musim kekeringan guna mewujudkan konsep resilient city (kota tangguh).
Ia juga memperkenalkan pendekatan matriks evaluasi yang membandingkan realisasi keuangan dan fisik. Munafri memberikan perhatian khusus (red flag) pada kondisi di mana realisasi fisik tinggi namun serapan keuangan rendah, untuk memastikan tidak ada pembayaran yang mendahului progres pekerjaan.
"Tahun ini terakhir, tahun depan kita mulai dengan sebuah sistem yang lebih baik, sistem perencanaan yang baik, sistem eksekusi yang baik," pungkas Appi.
Ia menegaskan keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan sejauh mana setiap rupiah memberikan dampak nyata bagi warga Kota Makassar. (*)
Editor: Redaksi | Copyright © 2026
