Dinsos Makassar Genjot Pendataan Bantuan Sosial Targetkan 70 Persen
Media Kita Semua Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial terus menggenjot pendataan warga menggunakan platform Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah strategis ini dilakukan guna memastikan data penerima bantuan sosial (bansos) di Kota Makassar semakin akurat, terpadu, dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengungkapkan bahwa progres pendataan menunjukkan lonjakan signifikan. Berdasarkan data per 11 Agustus 2026, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang berhasil terdata mencapai 50.088 KK atau sekitar 11,41 persen dari total sasaran 426.000 KK.
Capaian ini menjadi lompatan besar dibanding pekan pertama Agustus 2026, di mana Makassar sempat berada di posisi lima besar terbawah dengan pengerjaan sekitar 0,1 persen atau baru menyasar 1.000 KK. Setelah evaluasi mendalam dan pengerahan personel secara masif, posisi Kota Makassar kini naik ke peringkat menengah nasional.
"Progres Perlinsos sudah mengalami peningkatan signifikan. Agen turun ke lapangan per kecamatan. Agen kita semuanya ASN dari berbagai SKPD yang ada di kecamatan," ujar Andi Bukti, Rabu (12/8/2026).
Kota Makassar sendiri terpilih menjadi satu dari 48 daerah pilot project nasional dalam program digitalisasi perlindungan sosial. Pemerintah pusat mematok target pendataan uji coba di kisaran 40 hingga 50 persen. Namun, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menginstruksikan agar jajaran Pemkot Makassar melampaui target nasional tersebut.
"Target dari pusat sebenarnya 40 persen sampai 50 persen. Tapi Pak Wali Kota minta target kita di Makassar bisa mencapai 70 persen sebelum 31 Agustus 2026," tegas Andi Bukti.
Untuk mengejar target tersebut, Dinas Sosial mengerahkan sekitar 5.000 Agen Perlinsos yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) lintas SKPD. Pendataan lapangan dibagi ke dalam empat sesi bergantian, di mana setiap sesi berlangsung selama tiga hari kerja.
Sesi I: Kecamatan Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Pandang, Mariso, dan Manggala.
Sesi II: Kecamatan Mamajang, Bontoala, Wajo, Tamalate, dan Sangkarrang.
Sesi III & IV: Menyasar Biringkanaya, Tallo, Makassar, Ujung Tanah, serta kecamatan lainnya secara bertahap.
Meski menunjukkan tren positif, Dinas Sosial tidak menampik adanya kendala ketersediaan dan komitmen personel dari sejumlah SKPD. Untuk mengatasi kendala ini, tim Dinsos diterjunkan langsung guna menutup kekurangan petugas di lapangan.
Sebagai langkah antisipasi akhir (sweeping), Pemkot Makassar menyiapkan strategi lanjutan dengan melibatkan ketua RT dan RW setelah tugas agen SKPD selesai.
"Jika masih ada warga yang belum terdata, kita akan menjadikan RT/RW sebagai agen. Merekalah yang nanti menyisir warga di wilayahnya untuk memastikan tidak ada yang terlewat, sekaligus memperkuat validasi data hingga tingkat lingkungan," jelas mantan Kadisnaker Kota Makassar tersebut.
Platform Perlinsos Digital juga dilengkapi portal khusus yang memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran mandiri serta pengaduan data secara terintegrasi. Dengan sistem digital ini, potensi ketidaktepatan sasaran penerima bansos dapat diminimalisasi secara berkelanjutan. (*)
Editor: Redaksi | Copyright © 2026
