Buka Rakor Perencanaan & Penganggaran 2026, Wakapolda Sulsel: Bukan Sekadar Urusan Administratif
Media Kita Semua Wakapolda Sulawesi Selatan, Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum., resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan dan Penganggaran Polda Sulsel Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Polda Sulsel, Kapolrestabes Makassar, serta seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Sulawesi Selatan.
Dalam arahannya, Brigjen Pol. Gidion Arif Setyawan menegaskan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran tidak boleh dipandang sebagai formalitas atau prosedur administratif semata.
Lebih dari itu, proses ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian guna mewujudkan kinerja Polda Sulsel yang profesional, modern, dan terpercaya.
"Perencanaan dan penganggaran harus mampu menjawab kebutuhan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Sulawesi Selatan yang terus berkembang,” ujar Wakapolda Sulsel di hadapan para peserta rakor.
Lebih lanjut, Wakapolda menyampaikan bahwa Tahun Anggaran 2026 menjadi momentum krusial untuk menyusun program kerja yang terarah, terukur, serta berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.
Seluruh perencanaan harus selaras dengan prioritas utama Polri, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, menguatkan penegakan hukum yang berkeadilan, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip efektivitas dan efisiensi dalam alokasi anggaran, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan dapat dirasakan langsung dampaknya baik bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat maupun bagi kesejahteraan personel di lapangan.
“Susunlah perencanaan dan anggaran berbasis kebutuhan dan kinerja serta memberikan manfaat nyata bagi pelayanan dan kesejahteraan personel,” tegasnya.
Melalui penyelenggaraan Rakor Perencanaan dan Penganggaran ini, jajaran Polda Sulsel diharapkan dapat membangun kesamaan persepsi dan menguatkan sinergi lintas satuan kerja.
Hal ini penting guna memastikan seluruh program kerja dan penganggaran TA 2026 dapat dikelola secara transparan, akuntabel, efisien, serta berorientasi penuh pada pencapaian kinerja kepolisian yang optimal. (@ruri)









