Rombak Kabinet MULIA, Wali Kota Makassar Geser 29 Pejabat Eselon II dan Ingatkan Catatan KPK
Media Kita Semua Pemerintah Kota Makassar resmi melakukan perombakan jajaran birokrasi dengan menggeser 29 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).
Penataan kabinet MULIA ini merupakan bagian dari strategi penyegaran organisasi dan penguatan kinerja perangkat daerah berbasis manajemen talenta.
Dalam formasi terbaru ini, sebanyak 29 pejabat menempati pos baru termasuk mengisi jajaran staf ahli dan asisten dengan wajah-wajah baru sementara 12 pejabat lainnya tetap dipertahankan pada posisi semula.
Munafri Arifuddin menegaskan bahwa mutasi dan rotasi adalah hal lumrah dalam dinamika pemerintahan. Ia meminta jajarannya tidak memaknai pergeseran ini sebagai bentuk ketidaksukaan atau upaya mendiskreditkan pihak tertentu, melainkan penempatan aparatur sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
"Jangan memaknai pelantikan ini sebagai sebuah sistem yang mendiskreditkan. Ini adalah bentuk penyegaran dalam sebuah organisasi," tegas Munafri di hadapan jajaran pejabat yang dilantik serta unsur Forkopimda.
Bukan "Raja" di OPD dan Evaluasi Bulanan
Dalam arahannya, Munafri mengingatkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melakukan konsolidasi internal tanpa membangun sekat kepemimpinan atau kelompok-kelompok di lingkungan kerja.
Ia menekankan pentingnya kerja kolektif dari tingkat pimpinan hingga staf pelaksana.
"Bapak-Ibu yang dilantik ini bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain," ujarnya.
Selain menjaga kesinambungan program agar target pembangunan tidak terhenti di masa transisi, Munafri memastikan kinerja kabinet baru ini akan dipantau ketat. Pola koordinasi diperkuat melalui dua jalur, yakni langsung ke Wali Kota dan melalui para asisten.
"Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada," kata Munafri, seraya membuka peluang pergeseran lanjutan jika dibutuhkan organisasi.
Peringatan Keras Soal Integritas dan Catatan KPK
Menjelang dua tahun perjalanan pemerintahan MULIA, Munafri menilai capaian statistik dan penghargaan belum cukup apabila persoalan mendasar seperti kemiskinan, gizi anak, akurasi data, dan akses kesehatan belum tuntas.
Ia menuntut kerja berbasis hasil terukur serta menginstruksikan setiap kepala OPD menghasilkan minimal satu buku sebagai kontribusi gagasan pembangunan kota.
Di sisi integritas, Munafri memberikan peringatan keras dengan menyinggung kehadiran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Makassar kurang dari sebulan lalu yang memberikan sejumlah catatan tata kelola pemerintahan.
Ia memerintahkan jajarannya menghentikan total praktik penyimpangan, mulai dari pengaturan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan.
"Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan," tandasnya.
Senada dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham berharap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, berinovasi, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pelayanan publik yang optimal.
"Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi. Kita berharap kolaborasi dan kesamaan visi menjadi kunci agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak dalam satu arah," ujar Aliyah.
Daftar 29 Pejabat Eselon II Pemkot Makassar yang Dilantik
Evie Aprialti, S.E. Kepala Dinas Perpustakaan (sebelumnya Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian)
Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi., M.Si. Kepala Dinas Ketahanan Pangan (sebelumnya Kepala Dinas Perpustakaan)
Dr. Nirman Nituang Mungkasa, S.TP., M.AP. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (sebelumnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan)
Ahmad Namsum, S.Ag., M.M. Kepala Dinas Kearsipan (sebelumnya Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik)
Fahyuddin, A.P., M.H. Sekretaris DPRD Kota Makassar (sebelumnya Kepala Dinas Kearsipan)
Andi Rahmat, S.STP., M.Si. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah / BPKAD (sebelumnya Sekretaris DPRD)
Drs. Muh. Dakhlan, M.Si. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappeda (sebelumnya Kepala BPKAD)
Dahyal, S.Sos., M.Si. Asisten Administrasi Umum Setda (sebelumnya Kepala Bappeda)
Dr. Firman Hamid Pagarra, S.STP., M.Pub.Pol. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (sebelumnya Asisten Administrasi Umum Setda)
Dr. Muhammad Roem, S.STP., M.Si. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika)
Syamsul Bahri, S.IP., M.S. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (sebelumnya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga)
Arlin Ariesta, S.STP., M.Si. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah / BPBD (sebelumnya Kepala Dinas Koperasi, UKM)
Dr. Muhammad Fadli, S.E., M.M. Kepala Dinas Pendidikan (sebelumnya Kepala BPBD)
Achi Soleman, S.STP., M.Si. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / DPMPTSP (sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan)
Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si. — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda (sebelumnya Kepala DPMPTSP)
Drs. Zainal Ibrahim, M.Si. Kepala Dinas Ketenagakerjaan (sebelumnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda)
Firnandar Arsabara, S.STP., M.Si. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (sebelumnya Kepala Bagian Umum Setda)
Dr. Mahyuddin, S.STP., M.AP. Kepala Dinas Penataan Ruang (sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)
Dr. Ir. Muhammad Fuad Azis DM, S.T., M.Si. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (sebelumnya Kepala Dinas Penataan Ruang)
Zuhaelsi Zubir, S.T., M.T. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum)
Dr. Helmy Budiman, S.STP., M.M. — Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial (sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup)
Drs. Irwan Rusfiady Adnan, S.Sos., M.Si. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik / Kesbangpol (sebelumnya Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial)
dr. Andi Ani Mulyani Wahyudi, M.Kes. Kepala Dinas Kesehatan (sebelumnya Direktur UPT RSUD Daya)
dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes. Direktur UPT RSUD Daya Dinas Kesehatan (sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan)
Kaharuddin Bakti, S.IP., M.AP. Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (sebelumnya Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial)
Aulia Arsyad, S.STP., M.Si. Kepala Dinas Pertanahan (sebelumnya Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian)
Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si. — Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda (sebelumnya Kepala Dinas Pertanahan)
Muhammad Hatim, S.STP., M.Tr.A.P. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
Dr. Ir. Fathur Rahim, S.T., M.T. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol)
12 Pejabat OPD yang Tetap Bertahan
Muhammad Rheza Kepala Dinas Perhubungan
Andi Bukti Djufrie Kepala Dinas Sosial
Andi Azma Zulistia Ekayanti Kepala Inspektorat Kota Makassar
Andi Irwan Bangsawan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)
Aidil Adha Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida)
Achmad Hendra Hakamuddin Kepala Dinas Pariwisata
Hasanuddin Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Ita Isdiana Anwar — Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
Andi Pattiware Kepala Dinas Kebudayaan
Andi Asminullah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Fadly Wellang Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Andi Herfida Attas Staf Ahli







