MPR Targetkan Wapres Pengganti Gibran Terpilih 2 Desember 2026
Media Kita Semua Berhentinya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) direspons cepat MPR dan DPD dengan menggelar rapat gabungan. Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengatakan hasilnya, ada 4 langkah yang akan dilakukan MPR untuk memproses pengisian jabatan Wapres.
Pertama, pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wapres yakni pemilihan, pelantikan dan pengesahan calon Wapres terpilih akan dilaksanakan Rabu (02/12/2026).
Artinya, awal Desember 2026 ditargetkan sudah ada Wapres baru pengganti Gibran yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.
Kedua, MPR akan melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto yang isinya meminta Presiden menyetor 2 nama calon Wapres. Nama calon yang disodorkan itu akan melalui proses verifikasi oleh tim bentukan MPR.
“Hari ini kami teken surat kepada Presiden dan hari ini kami sampaikan ke Presiden. Menurut UUD Tahun 1945 menyebut Presiden mengusulkan 2 nama, asalnya darimana tidak disebut dalam UUD,” kata politisi partai Gerindra itu kepada awak media di kompleks parlemen, Jumat (13/11/2026).
Ketiga, tim verifikasi yang dibentuk MPR berjumlah 36 orang diketuai salah satunya dari pimpinan MPR. Tim bertugas melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan kandidat Wapres.
Keempat, MPR juga membentuk tim ad hoc berjumlah 36 orang diketuai 3 Wakil ketua MPR. Anggota tim ad hoc berasal dari unsur fraksi-fraksi di MPR dan kelompok di DPD.
Muzani menegaskan rapat gabungan ini menghasilkan keputusan penting yang menjadi perhatian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dia mengucapkan terimakasih atas dukungan dan pandangan berbagai elemen masyarakat
Melansir laman KPU, partai politik pengusul pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024 yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Selain itu syarat lainnya yang lebih umum mengikuti ketentuan Pasal 169 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Pasal 169 UU Pemilu mengatur 20 syarat calon Presiden dan Wakil Presiden. Misalnya, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

