Polda Sulsel Ungkap Tiga Kasus Perdagangan Orang Selama Operasi KRYD, Selamatkan Tujuh Korban
Media Kita Semua Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) berhasil mengungkap tiga kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pelanggaran perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pengungkapan ini merupakan hasil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) periode 13 hingga 19 November 2026 di wilayah hukum Polda Sulsel.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulsel, Kombes Pol. Osva, S.I.K., M.Si., memaparkan capaian tersebut dalam konferensi pers di Lobi Mapolda Sulsel, Jumat (20/11/2026).
Turut hadir mendampingi dalam rilis tersebut Plt. Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulsel Kompol Andi Huseng, Wadirres PPA dan PPO AKBP Bagus Suryo Wibowo, serta Kasubdit III Ditres PPA dan PPO Kompol Dr. Mariana Taruk Rante.
"Rilis ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen kami untuk memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai dengan ketentuan hukum," ujar Kombes Pol. Osva.
Rincian Tiga Pengungkapan Kasus
Dari hasil operasi KRYD tersebut, petugas menyelamatkan total tujuh korban dari tiga lokasi berbeda dengan modus operandi yang beragam:
Kasus di Kabupaten Gowa: Terungkap di wilayah Siria, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 01.00 WITA. Petugas mengamankan terlapor berinisial MDI yang diduga merekrut dua korban berinisial N dan LN untuk diberangkatkan secara ilegal ke Sarawak, Malaysia, dengan iming-iming gaji tinggi.
Kasus di Kabupaten Maros: Terungkap di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 13.00 WITA. Terlapor berinisial AN diduga merekrut empat calon pekerja berinisial MR, J, M, dan AA menggunakan modus serupa, yakni tawaran kerja bergaji tinggi di Sarawak, Malaysia.
Kasus di Kabupaten Bantaeng: Terungkap di wilayah Laseppang pada Rabu (18/11/2026). Terlapor berinisial HD diduga merekrut seorang korban berinisial AL untuk dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial (PSK).
Atas perbuatannya, para terlapor dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, serta pasal terkait dalam KUHP. Para pelaku terancam hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda antara Rp120 juta hingga Rp600 juta.
Langkah Pencegahan dan Program Rise and Speak
Selain penegakan hukum, Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel bersama Polres jajaran menggencarkan langkah preemtif dan preventif.
Selama periode KRYD, kepolisian telah melaksanakan 887 kegiatan edukasi dan sosialisasi yang menyasar lingkungan sekolah serta pekerja sektor swasta. Petugas juga melakukan 39 kegiatan penyelidikan intensif di titik-titik rawan pemberangkatan PMI nonprosedural, seperti bandara dan pelabuhan.
Kombes Pol. Osva mengimbau masyarakat agar lebih selektif dan tidak mudah tergiur bujuk rayu sindikat perdagangan orang.
"Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan, pernikahan, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik apabila terdapat indikasi eksploitasi, penipuan, atau pemberangkatan menjadi Pekerja Migran Indonesia melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan," tegasnya.
Sebagai penguatan pencegahan berkelanjutan, Polri turut menggaungkan program Rise and Speak dengan semangat Berani Bicara, Selamatkan Sesama.
Program yang selaras dengan visi Polisi Bersama Masyarakat ini bertujuan membangun keberanian publik untuk melaporkan indikasi perdagangan orang sejak dini demi menciptakan ruang aman bagi kelompok rentan. (@ruri)








